nusakini.com--Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2016, mencatatkan ada penurunan indeks demokrasi di DKI Jakarta. Tapi, indeks demokrasi di Jakarta, tidak bisa kemudian jadi ukuran satu-satunya untuk menilai indeks demokrasi secara nasional. Menilai indeks demokrasi secara nasional, mesti utuh. Sehingga hasilnya objektif. Walau memang Jakarta, kerap disebut barometer politik nasional.  

"Yang saya cermati kemarin memang ukurannya menurut saya walaupun itu harusnya diukur dari secara objektif kondisi, gelagat dan dinamika yang ada di negara kita," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (18/12).  

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Menurut Tjahjo, indeks demokrasi bisa dikatakan objektif, jika diukur secara menyeluruh. Tidak hanya melihat indeks demokrasi di Jakarta saja. Apalagi sekedar melihat dinamika yang terjadi pada Pilkada di ibukota kemarin yang memang gaduh. Tapi, itu tak bisa jadi patokan secara nasional. Karena bicara demokrasi di Indonesia, tak hanya Jakarta saja.  

"Objektif itu tapi secara keseluruhan misalnya kayak ukuran Pilkada DKI terus itu dijadikan sebuah ukuran secara nasional kan tidak bisa. DKI ya DKI, itu aja saya kira intinya disitu. Secara prinsip sudah jadi telaah kita," kata Tjahjo. 

Seperti diketahui pada saat pelucuran Indeks Demokrasi Indonesia 2016 (IDI 2016), Mendagri hadir, bahkan ia yang memberikan penghargaan kepada provinsi yang dinilai indeks demokrasi baik. Dalam IDI 2016, memang ada beberapa hal yang harus dicermati. Tapi ia menegaskan, demokrasi di Indonesia itu acuannya adalah Pancasila. Demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.  

"Saya juga hadir kemarin di acara itu tapi ada beberapa hal-hal yang harus dicermati. Kalau indeks demokrasi baik secara universal tapi juga demokrasi yang berdasarkan pancasila. Dengan Pancasila, ada musyawarah mufakatnya bagaimana, membangun persatuan dan kesatuan. Secara umum menjadi acuan kami sepakat," katanya.(p/ab)